Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka

Majelis  Pembimbing  Gerakan  Pramuka (disingkat mabi) adalah  suatu  badan  dalam  Gerakan  Pramuka  yang  memberi  bimbingan, bantuan moril, organisatoris, material dan finansial, serta konsultasi kepada gudep, satuan dan kwartir yang bersangkutan.

Ketentuan yang mengatur tentang mabi ialah Keputusan Kwarnas Nomor 225 Tahun 227 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka. Dokumen keputusan tersebut bisa diunduh pada tautan berikut:

google-drive     mediafire-logo

Tugas Pokok Mabi adalah memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiil, finansial dan konsultasi kepada gudep, satuan dan kwartir yang bersangkutan.

  1. Kata-kata “memberi bimbingan” yang dimaksud di atas mengandung makna memberi arahan, saran, nasehat, dan dukungan moral.
  2. Kata-kata “memberi bantuan” yang dimaksud di atas mengandung makna  membuka  jalan,  mengusahakan  kesempatan,  fasilitas,  dana serta memberi peluang agar Gerakan Pramuka mendapat akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan masyarakat.
  3. Kata-kata “konsultasi” yang dimaksud di atas mengandung makna bahwa  gudep,  satuan,  dan  kwartir  dapat  berkonsultasi  mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan citra Gerakan Pramuka.

Mabi terdiri atas beberapa macam:

  • MABIGUS atau Majelis Pembimbing Gugusdepan Gerakan Pramuka
  • MABISAKA atau Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka
  • MABISAKO atau Majelis Pembimbing Satuan Komunitas Gerakan Pramuka
  • MABIRAN atau Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka di tingkat kwartir ranting.
  • MABICAB atau Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka di tingkat kwartir cabang.
  • MABIDA atau Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka di tingkat kwartir daerah.
  • MABINAS atau Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka di tingkat Kwartir Nasional.

Maksud Tersirat

Secara tersirat, ada dasarnya keberadaan mabi dimaksudkan lebih pada tugas pokok MEMBERI BANTUAN. Maka dalam Jukran Mabi Gerakan Pramuka maupun Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka disebutkan bahwa ketua mabi dijabat (secara otomatis) oleh pimpinan daerah/ instansi tempat dimana organisasi/ satuan berdiri. Berarti ketua mabinas dijabat oleh presiden, ketua mabida dijabat oleh gubernur, ketua mabicab dijabat oleh bupati/ walikota, ketua mabiran dijabat oleh camat. Ketua mabisaka dijabat oleh pimpinan instansi tempat pangkalan saka berada. Misalnya jika didirikan Saka Bhayangkara Kwarran X yang biasanya pangkalannya berada di kantor Polsek, maka ketua mabisaka nya dijabat oleh kapolsek. Kebiasaan itu dijalankan juga di gudep, dimana ketua mabigusnya dijabat oleh kepala sekolah.

Harapannya, jika orang-orang yang memiliki wewenang tersebut menjabat sebagai ketua mabi, mereka mampu menjamin jalannya kegiatan-kegiatan kepramukaan. Karena mereka memilki wewenang untuk memberi fasilitas ijin, sarana dan prasarana serta yang terpenting adalah “pendanaan”. Maka, jika diperhatikan, dana untuk menjalankan kegiatan kepramukaan sebagian besar berasal dari dana bantuan dari lembaga yang dipimpin oleh ketua mabi tersebut. Misalnya sumberdana untuk kwarcab biasanya sebagian besar dari APBD kabupaten/ kota yang penganggarannya berada di tangan bupati/ walikota.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s